Sabang,asatupro.com-Sangat disayangkan melihat Konsultan Pengawas Kota Sabang tersisihkan secara tidak langsung dikarenakan bukan kalah bersaing, pengalaman dan wawasan rendah dalam pelaksanaan pekerjaan.
Hal ini tercium adanya dugaan bau tak sedap pada permainan - kerja sama dengan Konsultan Luar, Bukan hanya ini, termasuk rekanan luar juga menguasai pekerjaan proyek di Kota Sabang yang nilainya di atas Enam Ratus Juta Keatas.
Yang anehnya lagi, setiap usai dari pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh rekanan, selalu ada temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Namun Temuan yang dilihat selalu kelebihan membayar kepada rekanan yang nilainya bukan sedikit Ratusan Juta Rupiah.
Sampai dengan saat ini diduga masih ada rekanan yang belum menyelesaikan pembayarannya kepada pemerintah daerah, Rangkuman Informasi yang disampaikan didapat dari beberapa informan yang layak dipercaya oleh Tim Investigasi L. KPK Nusantara Provinsi Aceh.
Namun informasi yang di dapat langsung disampaikan juga kepada Media Asatupro.com di Banda Aceh, Tepatnya di hari Kamis Malam (23/10/2025 ) jam 20.42 Wib.
"Rekanan yang menerima pekerjaan proyek dan kelebihan bayar, harus mengembalikan secepatnya bukan didiamkan, dan pemerintah Kota Sabang harus mengusut persoalan sampai tuntas. Kalau dilihat dengan adanya kelebihan bayar, ini bukan kesilapan tapi adanya unsur kesengajaan." menurut Tim Investigasi.
"Yang harus diusut secara hukum adalah dugaan dari niat tidak baiknya yang membuat kelebihan membayar kepada rekanan," lanjut Tim Investigasi.
"Begitu pula dengan perusahaan luar yang masuk Kota Sabang pasti ada oknum yang membawa dan yang mengaturnya sehingga perusahaan luar tersebut bisa mendapatkan pekerjaan di Sabang, Hal ini diduga sangat dirahasiakan dan tertutup, dibalik dari dugaan ini tak lain untuk mencari untung besar dan kekayaan pribadi selagi masih ada jabatan dan kekuasaan," pungkas Tim Investigasi.
Namun Keterangan dari seorang konsultan pengawas Kota Sabang, saat dikonfirmasi Media Asatupro.com pada Kamis (30/10/2025), "Menyampaikan bahwa tahun 2025 ini saya ada diberikan paket pengawasan PL, lumayan untuk lepas makan, yang penting ada pekerjaan, dikasih peket pengawasan saya ambil, gak dikasih pun gak apa apa, namun untuk diminta dan mengemis pekerjaan itu saya gak bisa, apa lagi harus bayar fee sekian persen per satu paket pekerjaan, saya tidak mau," ungkapnya.
Pendapat seorang pemerhati politik yang cukup vokal berbicara dalam berpolitik berinisial KL, menyampaikan, "Untuk apa memasukkan dan membawa Konsultan Pengawas dari luar Kota Sabang, Apa di Kota Sabang tidak ada lagi Konsultan Pengawas, sebenarnya kan bisa memakai konsultan pengawas yang ada di Kota Sabang," dengan bahasa politiknya.
"Sebentar lagi bukan hanya konsultan luar yang dibawa masuk ke Kota Sabang, tetapi akan terjadi Rekanan luar yang akan dibawa masuk ke dalam Kota Sabang dengan Satu Per Satu." tambahnya.
Ia meminta kepada Wali Kota Sabang agar KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang memegang kegiatan proyek dan Komisi yang terkait dengan DPRK Kota Sabang dapat melakukan pencegahan dugaan permainan perusahaan luar masuk Kota Sabang, diduga kuat pasti ada oknum yang membawanya.
Lanjutnya, Apakah Bapak Wali Kota Sabang tidak merasa kasihan melihat rekanan Kota Sabang, setiap tahun menunggu pekerjaan, kadang dikasih dan kadang tidak dikasih, Kapan lagi Pemerintah Kota Sabang mengambil satu kebijakan tegas, dengan memberikan peningkatan kesejahteraan kepada rekanan rekanan Kota Sabang untuk dapat meningkatkan taraf hidup kesejahteraan istri dan anak nya, Disampaikan pemerhati politik dengan melampiaskan bahasa politiknya.
Yang aneh nya lagi, setiap Media Asatupro.com melakukan tinjauan dan turun langsung kelapangan yang selalu didampingi Media Pindo Merdeka melihat ke beberapa titik lokasi pekerjaan proyek yang sedang dalam proses penyelesaian pekerjaan, tidak terlihat adanya konsultan pengawas dilapangan yang ada terlihat wajah wajah pekerja, padahal konsultan pengawas tersebut dibayar oleh pemerintah sekian persen dari jumlah pagu anggaran pekerjaan proyek.
Media Asatupro.com minta kepada
KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Pemilik/Pemegang pekerjaan
proyek, agar dapat menegur dan menasehati semua konsultan pengawas di proyek yang berjalan, agar dapat aktif dalam menjalankan tugasnya, bukan hanya aktif diatas kertas tetapi harus aktif dilapangan, agar tidak terjadi penyimpangan dugaan dipekerjaan.