Dairi,asatupro.com—Optimalisasi BMD, Aset BUMD, hingga Perlindungan Lahan Sawah Jadi Agenda Nasional. Langkah strategis untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dairi terus dilakukan. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Dairi, Robot Simanullang, S.A.B., M.A.B., menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI secara virtual melalui aplikasi Zoom, Selasa (15/9/2026).
Rapat kerja nasional yang melibatkan kementerian terkait serta jajaran pemerintah daerah se-Indonesia ini menjadi forum penting untuk menyatukan visi pusat dan daerah dalam pengelolaan aset dan tata ruang.
Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR RI mengangkat dua agenda krusial yang menjadi perhatian nasional:
a. Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah/Barang Milik Daerah (BMD) dan Aset BUMD. Pembahasan berfokus pada bagaimana aset daerah yang selama ini banyak yang idle atau belum termanfaatkan, bisa dioptimalkan agar menjadi sumber PAD yang signifikan. Tidak hanya soal pendataan, tapi juga pemanfaatan yang kreatif, legal, dan bernilai ekonomi.
b. Peran Pemerintah Daerah dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Agenda kedua menyoroti sinergi lintas sektor dalam penataan aset tanah serta perlindungan lahan pertanian produktif. Hal ini menjadi kunci untuk menjaga ketahanan pangan nasional di tengah masifnya alih fungsi lahan.
Menanggapi agenda tersebut, Robot Simanullang menegaskan komitmen Bapenda Dairi untuk mendorong tata kelola aset yang lebih modern.
Menurutnya, kunci peningkatan PAD bukan hanya dari intensifikasi pajak, tetapi juga dari pengelolaan Barang Milik Daerah yang adaptif, akuntabel, dan tepat guna.
"Tata kelola Barang Milik Daerah yang tertib administrasi dan akuntabel adalah fondasi utama untuk meningkatkan potensi penerimaan daerah. Aset yang dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Dairi," tegas Robot Simanullang dari ruang kerjanya.
Robot yang dikenal aktif dalam forum-forum nasional perpajakan dan pengelolaan keuangan daerah ini menilai, banyak potensi aset di Dairi yang bisa dioptimalkan, mulai dari tanah, bangunan, hingga aset BUMD yang perlu didorong agar lebih produktif.
Keikutsertaan Bapenda Dairi dalam forum nasional yang digelar Komisi II DPR RI ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Khususnya dalam penyusunan regulasi dan kebijakan yang lebih berpihak pada optimalisasi PAD berbasis potensi lokal, tanpa mengabaikan aspek perlindungan lahan dan keberlanjutan lingkungan.
Dengan adanya sinergi melalui GTRA dan perlindungan LSD, Dairi yang memiliki basis pertanian yang kuat diharapkan mampu menjaga lahan produktifnya sekaligus menata aset tanah secara lebih legal dan terstruktur.
Langkah ini sejalan dengan visi Bupati Dairi Vickner Sinaga untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah melalui pengelolaan sumber daya yang cerdas dan berkelanjutan.