Dairi,asatupro.com—Pemerintah Kabupaten Dairi terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Bupati Dairi Vickner Sinaga yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Junihardi Siregar membuka Sosialisasi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik PPID Utama Kabupaten Dairi Tahun 2026, Senin (9/11/2026) di Balai Budaya Sidikalang.
Sosialisasi ini diikuti Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Dairi, dengan menghadirkan narasumber langsung dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Junihardi Siregar, Bupati menegaskan keterbukaan informasi publik bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan wujud nyata tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
"Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat diberikan hak untuk mengetahui, mengakses, dan memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai pemerintah daerah, kita tidak boleh menutup diri dari masyarakat," tegas Bupati.
Melalui kegiatan ini, Bupati berharap para Kepala Desa benar-benar memahami alur permohonan informasi, bagaimana menanggapi keberatan, dan bagaimana sengketa itu bisa terjadi serta bagaimana cara mencegahnya.
"Jangan sampai karena lambat merespons, atau karena salah dalam memilah informasi yang boleh dan tidak boleh diberikan, akhirnya berujung pada sengketa di Komisi Informasi," pesan Bupati.
Bupati juga mengingatkan, keterbukaan informasi bukan berarti semua informasi harus dibuka tanpa batas. Ada informasi yang memang dikecualikan, seperti informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi, rahasia negara, dan hal-hal yang diatur dalam undang-undang.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kominfo Desi Sianturi menyampaikan tujuan kegiatan ini, yakni:
Meningkatkan pemahaman Kepala Desa /
PPID Desa tentang mekanisme permohonan, keberatan, dan sengketa informasi publik.Meningkatkan kemampuan
PPID Desa dalam memberikan tanggapan atas permohonan informasi sesuai ketentuan yang berlaku.Mencegah terjadinya sengketa informasi melalui pengelolaan informasi yang baik, cepat, dan tepat waktu.Memperkuat koordinasi antara
PPID Utama dengan
PPID Pelaksana di tingkat kecamatan dan desa.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Simon Tony Malau yang juga menjadi moderator dalam kegiatan tersebut.
Dengan sosialisasi ini, Pemkab Dairi berharap tidak ada lagi desa yang gagap menghadapi permohonan informasi. Semua melayani dengan cepat, tepat, dan sesuai aturan, demi Dairi yang semakin terbuka dan dipercaya masyarakat.