Sabang,asatupro.com-Sabang yang dikenal dengan daerah pelabuhan dan perdagangan bebas nya, sampai dengan saat ini telah berjalan 25 tahun yang dikelola oleh BPKS (Badan Pengusahaan Kawasan Sabang) dan sampai saat ini pula terkesan tidak berjalan dan tidak sesuai dengan permintaan dan keinginan masyarakat membuat kekecewaan masyarakat Sabang, dan sudah berapa Triliun dana APBN terkuras untuk membangun pelabuhan dan perdagangan bebas Sabang, mengapa Sabang masih seperti ini, terkesan Free Port Sabang, Mundur tidak, Maju Tidak, mengapa DPR-RI tidak mau mengambil tindakan tegas, terhadap sipengelola pelabuhan dan perdagangan bebas Sabang, penyampaian beberapa masyarakat Sabang kepada Wakaperwil Aceh Media Suara Nasional, kata nya kepada Asatupro.com saat kunjungan kerja di Sabang baru baru ini.Bangunan YTCKata Wakaperwil Aceh, bukan hanya menerima keluhan, tetapi juga melihat bangunan mangkrak di beberapa lokasi yang terkesan besar Hambur Hambur uang negara, seperti bangunan YTC yang diprogramkan Dinas PUPR menghabiskan anggaran puluhan Miliar - bangunan RSU - bangunan rumah fasien - tribun GOR yang kaca sudah berantakan, termasuk 1 bangunan aset pemerintah kota Sabang hotel Sabang di Banda Aceh, sudah menghabiskan dana kurang dan lebih Rp 60 Miliar terkesan terlantar sampai saat ini tidak ada tanda tanda kelanjutan nya, diabaikan, sangat sangat disayangkan.
Bangunan Rumah Pasien RSUBukan hanya ini, kata Wakaperwil Aceh, termasuk Bangunan RSU di Ujong kareng, sudah menghabiskan anggaran lebih dan kurang Rp. 40 Milliar terkesan terlantar, kata nya.Jadi kalo dihitung anggaran pembangunan mangkrak di Sabang, terkesan besar Hambur Hambur uang negara, nilainya dinilai ratusan Miliar, tidak termasuk bangunan BPKS yang dibangun dipelabuhan bebas Sabang, tidak berjalan sesuai fungsi dari tujuan pembangunan dermaga tersebut, baik dermaga CT.1- CR.2 dan CT.3 menyangkut hal ini besar kerugian negara, apakah ada DPRK memanggil Dinas terkait mempertanyakan kelanjutan dan tujuan dari pembangunan tersebut, termasuk memanggil kepala BPKS pertanyakan program kerja BPKS, DPRK harus berani dan punya hak untuk memanggil nya, karna kantor induk BPKS di Sabang, kata nya kepada Asatupro.com.
Bangunan RSU Ujong KarengWakaperwil Aceh media suara nasional minta pemerintah kota dan DPRK Sabang, dapat menindak lanjuti kelanjutan penyelesaian pembangunan mangkrak yang ada dikota Sabang agar tidak terkesan besar Hambur Hambur uang negara.