Batubara,asatupro.com-Anggaran Belanja Bahan-Bahan Baku Belanja Natura dan Pakan-Natura, makan dan minum di Bagian Umum Kabupaten Batubara menjadi sorotan tajam. Pasalnya, jumlah dana yang dialokasikan untuk konsumsi rapat, jamuan tamu Bupati dan Wakil Bupati tersebut mencapai angka fantastis, yakni lebih dari Rp 3,4 miliar.
Berdasarkan informasi dari laman Siruplkpp.go.id. Rencana Umum Pengadaan Penyedia diketahui anggaran tersebut terpecah menjadi beberapa bagian di antaranya:
Penyediaan logistik makanan dan minuman, Naturwn dan Pakan Natura rapat dan jamuan tamu Bupati Wakil Bupati Rp.1.107.212.000.Belanja Makan Minum Jamuan tamu VIP Bupati/Wakil Bupati: Rp.500.250.000.Belanja natura dan pakan natura (cup minuman, buah, kue basah, dsb) anggaran Rp 104.499.000.Belanja makan minum tamu (nasi + lauk + air mineral + buah) anggaran Rp 157.500.000.Belanja natura dan pakan natura anggaran Rp43.400.000.Belanja makan dan minum tamu: Rp122.500.000.Belanja natura dan pakan natura – minuman dan makanan ringan tamu: Rp 179.767.500.Natura dan pakan natura – penyediaan makan dan minum anggaran Rp 406.065.320.Belanja natura dan pakan natura: anggaran Rp69.355.000.Belanja natura dan pakan natura anggaran Rp.243.013.536.Belanja natura dan pakan natura anggaran Rp.552.012.000.
Jika ditotal, seluruh kegiatan tersebut menguras anggaran APBD Kabupaten Batubara hingga Rp 3.485.562.356 atau hampir Rp 3,5 miliar hanya untuk urusan jamuan makan dan minum.
Ironisnya, besarnya anggaran konsumsi ini kontras dengan kondisi pembangunan daerah yang masih banyak menyisakan pekerjaan rumah, mulai dari infrastruktur, pelayanan kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat.
Ketua Umum DPP Fromper Sumut, Zulhamdani Napitupulu menilai, angka fantastis tersebut terkesan berlebihan dan patut diaudit. "Ini bentuk pemborosan anggaran. Pemerintah seharusnya lebih mengutamakan kebutuhan rakyat ketimbang menghamburkan dana untuk makan dan minum pejabat," Kata Zulhamdani Napitupulu kepada media.
Terpisah, Kabag Umum Setda Kabupaten Batubara, Sri Mahdani S.KM M.AP saat dimintai klarifikasi resmi terkait dasar perhitungan dan urgensi pos belanja konsumsi yang nilainya mencapai miliaran rupiah tersebut, hingga berita ini tayang belum merespon apapun.