Medan, asatupro.com - Ketimpangan pembangunan antara wilayah pantai timur dan wilayah pantai barat tetap menjadi persoalan bagi pemerintah provinsi (Pemprov) Sumatera Utara sejak dahulu hingga sekarang.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sumut, Firsal Dida Mutyara, dalam acara Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) yang digelar hibrid di Hotel Adi Mulia, Kamis (24/9/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh para pengurus KADIN dari berbagai kabupaten dan kota di Sumut, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumut Timur Tumanggor, dan mantan Gubernur Sumut H. Tengku Erry Nuradi.
Pertumbuhan ekonomi Sumut, ujar pria yang akrab disapa Did. Ini, masih terkonsentrasi di kawasan Medan dan Pantai Timur.
Sementara di wilayah Pantai Barat, Tapanuli, serta Kepulauan Nias masih tertinggal dari aspek infrastruktur, konektivitas, dan akses pasar.
Untuk itu Dida menyampaikan sejumlah solusi agar ketimpangan ini bisa diminimalisir, seperti perlunya pembangunan infrastruktur, menghapus Ketergantungan terhadap bahan mentah, serta lainnya.
Untuk persoalan infrastruktur, Komisaris Bank Sumut ini bilang beban berat yang selama ini harus ditanggung oleh dunia usaha akibat tingginya biaya logistik.
Editor
: Hendrik Hutabarat
Sumber
: <a href="Liputan" target="_blank"></a>