Medan,asatupro.com-Gelombang desakan mencuat terhadap jajaran Lapas Kelas I Medan. Puluhan aktivis yang tergabung dalam Suara Sumut (Solidaritas Untuk Aksi dan Rakyat Sumatera Utara) menggelar aksi di depan Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut dan Lapas Kelas I Medan, Rabu (12/11/2025).
Dalam aksinya, massa menuntut pencopotan Kepala Lapas dan KPLP yang diduga melindungi dua bandar narkoba besar berinisial Dian Cina alias Koko Dian, serta membiarkan jaringan penipuan daring (scam) beroperasi dari dalam penjaringan.
Koordinator Suara Sumut, Zailani, menegaskan bahwa Lapas Kelas I Medan telah berubah fungsi dari tempat pembinaan menjadi "markas bisnis gelap".
"Bandar narkoba bisa hidup nyaman, bebas menggunakan ponsel, bahkan mengatur bisnis dari balik jeruji. Ini bukan kelalaian ini kejahatan moral institusional," tegas Zailani dalam orasinya.
Menurut informasi yang dihimpun, dugaan praktik haram di dalam lapas sudah berlangsung lama. Sejumlah napi disebut memberikan setoran hingga ratusan juta rupiah kepada oknum petugas untuk mendapatkan fasilitas istimewa, mulai dari akses komunikasi hingga perlakuan khusus.
Tak hanya itu, Suara Sumut juga mengungkap adanya kasus penipuan daring yang dikendalikan dari dalam lapas dan menyeret korban dari kalangan publik figur, termasuk anak dari Rahmad Syah. Fenomena ini dinilai sebagai bukti lemahnya pengawasan dan adanya dugaan pembiaran.
Melalui aksinya, Suara Sumut menyampaikan lima tuntutan utama:
Copot Kepala
Lapas dan KPLP
Lapas Kelas I
Medan.Lakukan audit independen terhadap seluruh pejabat lapas.Pindahkan narapidana Dian Cina alias Koko Dian ke
Lapas Super Maximum Security Nusa KambanganEvaluasi total sistem pemasyarakatan di
Medan.Panggil dan periksa pejabat terkait melalui rapat dengar pendapat terbuka di DPR RI.
Lapas seharusnya jadi tempat pemulihan moral, bukan sarang kejahatan. Jika negara diam, berarti negara ikut berdosa," tutup Zailani lantang.
Suara Sumut memastikan aksi ini bukan yang terakhir. Mereka berkomitmen melanjutkan gerakan hingga pemerintah benar-benar membersihkan sistem pemasyarakatan dari praktik mafia dan korupsi moral di balik tembok hukum.