Jakarta,asatupro.com-Praktik perjudian di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, seakan tidak ada habisnya dan kebal dari penegakan hukum. Setelah sebelumnya disorot kasus judi dadu beromset ratusan juta, kini aktivitas haram judi tembak ikan dan dadu di kawasan Jembatan Laudah, Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, kembali mencuat dan meresahkan masyarakat.
Berdasarkan pemantauan hingga Senin (21/9/2026), lapak maksiat tersebut beroperasi secara terang-terangan tanpa hambatan. Yang lebih mengejutkan, aktivitas ilegal ini diduga kuat mendapat pengawalan dari oknum aparat militer berinisial atau disapa Danprov alias Huta alias Gaol, sehingga membuat para pengelola merasa aman dari segala bentuk razia maupun penggerebekan.
Warga Resah, Aktivis Desak Tindakan Tegas
Keresahan mendalam dirasakan oleh warga sekitar. Salah seorang warga berinisial UG mengungkapkan bahwa lapak judi tersebut ramai dikunjungi pengunjung, terutama pada malam hari.
"Pengunjung terlihat ramai khususnya di malam hari. Keberadaan lapak judi itu menimbulkan keresahan karena kebisingan dan potensi kejahatan," ujar UG, Selasa (22/9/2026).
Menurutnya, kekhawatiran terbesar warga adalah rusaknya mental keluarga, mulai dari suami hingga anak-anak yang terjerumus ke dalam lingkaran setan perjudian. Selain itu, warga juga dihantui oleh peningkatan angka kriminalitas seperti pencurian di lingkungan sekitar.
Aktivis lokal yang dikenal dengan nama Petro sebelumnya juga telah mendesak Polres Tanah Karo untuk segera bertindak tegas namun terkesan diabaikan.
Sikap Tegas Ketua Umum DPP FROMPER
Menanggapi dugaan keterlibatan oknum aparat dalam membekingi bisnis haram ini, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Pejuang Reformasi (DPP FROMPER) melayangkan kecaman keras terhadap mandulnya penegakan hukum di Tanah Karo, Rabu, (23/9/2026).
"Kami dari DPP FROMPER menyatakan kemarahan dan mosi tidak percaya atas maraknya perjudian tembak ikan di Jembatan Laudah yang terang-terangan dikawal oleh oknum. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap sumpah jabatan aparat! Ketika perjudian dibiarkan beroperasi dengan dalih 'aman' karena dibekingi oknum tertentu, di situlah maratabat hukum telah diinjak-injak," tegas Ketua Umum DPP FROMPER.
"Kami mendesak Pangdam I/Bukit Barisan untuk segera memeriksa oknum TNI berinisial Danprov alias Huta alias Gaol yang disebut-sebut membekingi lokasi judi tersebut. Pecat dan beri sanksi seberat-beratnya jika terbukti terlibat!"
Pernyataan Tegas Ketua Harian DPP FROMPER
Senada dengan Ketua Umum, Ketua Harian DPP FROMPER juga menyoroti sikap bungkam dari jajaran penegak hukum setempat, termasuk Kapolres Tanah Karo AKBP Pebriandi Haloho dan Kasat Reskrim AKP Hizkia Yosia Cladius Peter Siagian yang hingga kini belum memberikan respons resmi.
"Sikap bungkam Kapolres Karo dan Kasat Reskrim menandakan adanya pembiaran sistematis. Jangan salahkan rakyat jika kemudian menilai ada 'upeti' atau konspirasi jahat di balik mulusnya operasional judi di Kabanjahe," ujar Ketua Harian DPP FROMPER dengan nada tinggi.
"Kami dari DPP FROMPER tidak akan tinggal diam. Jika dalam waktu dekat Polres Tanah Karo dan Kodim setempat tidak segera menutup total serta menangkap para bandar judi di Jembatan Laudah, kami akan turun ke jalan menggelar aksi besar-besaran mendesak Kapolda Sumut dan Pangdam I/BB untuk mencopot para pejabat penegak hukum yang gagal bekerja!"
Ancaman Nyata bagi Masa Depan Tanah Karo
Pembiaran terhadap praktik perjudian ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum positif—seperti Pasal 426 dan 427 KUHP Baru tentang penyelenggara dan pemain judi dengan ancaman hingga 9 tahun penjara—tetapi juga merusak tatanan sosial masyarakat adat Karo yang bermartabat.
Masyarakat bersama elemen mahasiswa yang tergabung dalam DPP FROMPER kini menuntut langkah nyata, bukan sekadar janji manis atau lip service dari aparat penegak hukum dan militer di Tanah Karo.