Medan,asatupro.com-Ketua Perkumpulan Masyarakat Demokrasi 14 Sumatera Utara (PD 14 Sumut), Muhri Fauzi Hafiz, menyampaikan keprihatinannya atas langkah sejumlah pihak yang melaporkan Jusuf Kalla ke Polda Metro Jaya.
Laporan tersebut terkait pernyataan Jusuf Kalla dalam ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu. Selain dikenal sebagai Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, ia juga saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia periode 2024–2029.
"Ya, kami prihatin melihat 'bernafsunya' kelompok yang melaporkan Pak Jusuf Kalla ke Polda Metro Jaya. Ada apa? Apakah sudah tidak ada lagi semangat cinta kasih dan memaafkan? Apakah dialog atau penyampaian fakta sejarah harus selalu diselesaikan lewat proses hukum?" ujar Muhri Fauzi Hafiz kepada wartawan di Medan, Selasa (14/4/2026).
Ia menilai, jika polemik ini terus bergulir, dikhawatirkan akan memicu dampak yang lebih luas secara nasional, termasuk potensi reaksi dari para pendukung Jusuf Kalla yang dikenal sebagai tokoh bangsa dengan reputasi internasional.
Diketahui, laporan terhadap Jusuf Kalla diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) bersama sejumlah lembaga Kristen lainnya. Laporan tersebut didaftarkan dengan nomor LP/B/2546/IV/2026/SPKT/POLDAMETROJAYA dan LP/B/2547/IV/2026/SPKT/POLDAMETROJAYA.
Ketua Umum DPP GAMKI, Sahat Sinurat, yang juga merupakan pengurus pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI), melaporkan dugaan penistaan agama dengan merujuk pada sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
"Ya, sah-sah saja melapor. Tapi tidak semua hal harus dibawa ke polisi. Kami prihatin, sekelas Sahat Sinurat yang dikenal cerdas dan memiliki komunikasi yang baik di lingkaran pusat kekuasaan, justru terkesan cepat mengambil langkah hukum karena emosi sesaat," tegas Muhri Fauzi Hafiz.
Ia menegaskan, langkah tersebut berpotensi menimbulkan dampak luas secara nasional dan memperkeruh situasi jika tidak disikapi dengan bijak.