Medan,asatupro.com-Perkumpulan Masyarakat Demokrasi 14 Sumatera Utara (PD 14 Sumut) melontarkan kritik sekaligus dorongan kepada Partai Gerindra agar lebih agresif mengawal dan membela berbagai kebijakan Presiden Prabowo Subianto di tengah derasnya arus informasi dan kritik yang berkembang di ruang publik, khususnya di media sosial.
Ketua PD 14 Sumut, Muhri Fauzi Hafiz menilai Gerindra sebagai partai yang lahir dari perjuangan politik Prabowo memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk berada di garis depan menjelaskan program-program pemerintah kepada masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak cukup hanya ditopang oleh kebijakan yang baik, tetapi juga membutuhkan komunikasi politik yang kuat agar tidak kalah oleh narasi yang beredar di ruang digital.
"Gerindra harus bangkit dan berada di garda terdepan membela Pak Prabowo. Jangan hanya menjadi penonton atau bergantung pada nama-nama besar di Jakarta. Basis pemilih Pak Prabowo tersebar hingga ke desa-desa dan daerah. Sudah saatnya seluruh struktur partai bergerak membersamai rakyat," ujar Muhri kepada media, Selasa (16/6/2026).
PD 14 Sumut juga menyoroti aktivitas organisasi Gerindra di sejumlah wilayah Sumatera Utara yang dinilai belum maksimal. Beberapa kantor DPC disebut kurang terlihat aktif, sementara kegiatan sosial yang melibatkan pengurus partai dinilai masih minim.
Muhri menegaskan bahwa komunikasi politik tidak bisa hanya mengandalkan agenda reses atau kunjungan kerja anggota DPR maupun DPRD. Di mata masyarakat, kata dia, anggota legislatif sering dipandang sebagai figur individu, bukan representasi langsung dari organisasi partai.
"Kalau hanya mengandalkan kegiatan anggota dewan, itu tidak cukup. Partai harus hadir sebagai institusi yang hidup, aktif, dan dekat dengan masyarakat. Kehadiran organisasi di tengah rakyat jauh lebih mudah dirasakan dibanding sekadar aktivitas politik formal," katanya.
Sebagai bentuk penguatan hubungan dengan masyarakat, PD 14 Sumut mendorong Gerindra memperbanyak program yang menyentuh kebutuhan warga, mulai dari gotong royong, layanan pemeriksaan kesehatan gratis, pelatihan keluarga sejahtera, hingga peningkatan keterampilan tenaga kerja yang mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Muhri menilai langkah tersebut dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjadi sarana efektif untuk menjelaskan arah kebijakan pemerintah secara langsung kepada masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa berbagai hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo masih relatif tinggi. Survei Poltracking Indonesia yang dirilis Juni 2026 mencatat 72,2 persen publik puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran, sementara tingkat kepercayaan publik mencapai 74,2 persen.
Sebelumnya, survei Indikator Politik Indonesia juga menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo mencapai 79,9 persen pada awal 2026.
Kondisi itu, menurutnya, perlu dijaga dengan kerja-kerja politik yang nyata di lapangan agar dukungan masyarakat tetap terpelihara dan tidak mudah tergerus oleh disinformasi maupun persepsi yang keliru.
"Gerindra harus hadir bukan hanya saat pemilu, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketika partai aktif bekerja di tengah rakyat, maka ruang bagi kesalahpahaman terhadap kebijakan pemerintah akan semakin kecil," pungkasnya.