Medan,asatupro.com-17 Agustus 2025 – Momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang seharusnya menjadi refleksi bersama untuk memperjuangkan keadilan sosial, justru diwarnai kabar kenaikan gaji anggota DPR RI. Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, terutama kalangan guru yang selama ini masih menghadapi persoalan kesejahteraan.
Menurut Ismail Saleh Nasution, Ketua Bidang Pendidikan PW Pemuda Muhammadiyah Sumut, ironi ini mencerminkan adanya kesenjangan prioritas negara. "Guru adalah ujung tombak pendidikan bangsa. Mereka mendidik generasi penerus dengan segala keterbatasan. Namun, hingga kini banyak guru honorer yang gajinya masih jauh di bawah UMR. Sementara, wakil rakyat begitu mudah menaikkan gajinya sendiri," ujarnya di Medan.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar guru masih berjuang keras demi memenuhi kebutuhan hidup. Banyak dari mereka harus mencari pekerjaan tambahan di luar sekolah, meski tetap dituntut memberikan pengajaran berkualitas. Kondisi ini dinilai kontradiktif dengan cita-cita pendidikan nasional yang berorientasi pada mutu dan kemajuan bangsa.
"Peningkatan kesejahteraan guru bukan hanya soal angka di slip gaji. Ini menyangkut martabat profesi dan masa depan pendidikan Indonesia. Tanpa guru yang sejahtera, mustahil kita bisa melahirkan generasi unggul dan berdaya saing," tegas Ismail yang juga Ketua Prodi PGSD FKIP UMSU.
PW Pemuda Muhammadiyah Sumut mendesak pemerintah untuk segera menata ulang prioritas kebijakan, dengan menempatkan kesejahteraan guru sebagai agenda utama. Kenaikan gaji pejabat negara tidak akan pernah bermakna jika para guru yang berjuang di garda depan pendidikan masih dibiarkan dalam kondisi serba terbatas.
"Di Hari Kemerdekaan ini, seharusnya hadiah terbesar diberikan kepada guru, bukan kepada pejabat. Sebab tanpa guru yang kuat, bangsa ini akan kehilangan arah dalam menghadapi tantangan global," tambahnya.