Sumatera Utara,asatupro.com-Koordinator Advokasi Organisasi Jaguar, Bobby Sihite, menyoroti berbagai dinamika yang belakangan terjadi di lingkungan pemasyarakatan Sumatera Utara. Mulai dari berkembangnya berbagai isu di Lapas Narkotika Klas IIA Pematangsiantar hingga dugaan teror penembakan terhadap rumah pegawai Lapas Kelas IIB Tebing Tinggi, Martin Simangunsong.
Menurut Bobby, rangkaian peristiwa tersebut harus menjadi perhatian serius Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Sumatera Utara (Kanwil Ditjenpas Sumut) agar tidak menimbulkan penurunan kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan.
"Kami meminta Bapak Kakanwil Ditjenpas Sumut, Yudi Suseno, agar melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk terhadap Lapas Narkotika Klas IIA Pematangsiantar yang belakangan menjadi sorotan publik. Ketika berbagai persoalan terus berkembang, langkah evaluasi menjadi penting agar semuanya terang dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat," tegas Bobby Sihite.
Menurut Bobby, isu yang berkembang di Lapas Narkotika Pematangsiantar, mulai dari dugaan keberadaan "Parengkol", isu penggunaan HP di dalam lapas, hingga berbagai informasi lain yang beredar di masyarakat, perlu dijawab dengan penguatan sistem pengawasan dan keterbukaan informasi.
Ia juga menyoroti pernyataan pihak lapas yang sebelumnya menyampaikan bahwa kondisi lapas bersih dari narkoba dan HP serta melakukan razia rutin dua kali dalam seminggu.
"Kalau memang pengawasan berjalan ketat dan razia dilakukan rutin dua kali seminggu, tentu masyarakat berharap hasilnya juga terlihat nyata. Jangan sampai muncul kesenjangan antara pernyataan dan fakta yang berkembang di lapangan," ujarnya.
Selain itu, Bobby juga menyoroti dugaan teror penembakan rumah pegawai Lapas Tebing Tinggi yang terjadi setelah adanya dinamika di lingkungan lapas, termasuk razia dan temuan barang yang diduga narkotika.
Menurutnya, aparat penegak hukum harus mengusut tuntas peristiwa tersebut dan memastikan apakah terdapat kaitan dengan aktivitas atau tugas kedinasan korban.
"Kami mengecam segala bentuk teror maupun intimidasi terhadap aparat negara yang sedang menjalankan tugas. Jika benar ada pesan atau ancaman tertentu di balik peristiwa ini, maka negara tidak boleh kalah oleh tindakan intimidasi," tegas Bobby.
Meski demikian, Bobby meminta masyarakat tidak berspekulasi dan menyerahkan proses hukum kepada aparat kepolisian agar penyelidikan berjalan objektif.
Dalam aspek regulasi, Bobby menilai penguatan pengawasan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan pentingnya keamanan, ketertiban, pembinaan, serta pengawasan dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.
Bobby menegaskan bahwa dukungannya terhadap program Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, bukan berarti menutup ruang kritik.
"Kami mendukung penuh program Menteri Imipas. Tetapi jika program reformasi ini serius dijalankan, maka evaluasi dan pembenahan harus dilakukan secara nyata hingga ke tingkat pelaksanaan. Jangan sampai semangat pembenahan di pusat justru terganggu karena lemahnya pengawasan di lapangan," katanya.
Di akhir pernyataannya, Bobby meminta seluruh pihak menjadikan evaluasi sebagai langkah penguatan institusi, bukan untuk mencari kambing hitam.
"Tujuan kita sama, menjaga marwah pemasyarakatan agar tetap bersih, profesional, dan mendapat kepercayaan masyarakat," tutup Bobby Sihite. (Read/Tim).