Jakarta,asatupro.com-Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo Subianto belum membahas rencana perombakan (reshuffle) kabinet. Isu tersebut sebelumnya mengemuka menyusul penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah dalam sembilan bulan terakhir.
"Sementara belum ada. Kalaupun misalnya ada, barangkali untuk mengisi kekosongan dari beberapa posisi yang ditinggalkan oleh pejabat lama," ujar Prasetyo di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).
Ia membenarkan saat ini terdapat dua posisi wakil menteri yang kosong, yakni:
Wakil Menteri Pertanian: Ditinggalkan Sudaryono yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Ditinggalkan Silmy Karim yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.
"Tapi memang terus terang kita belum, Bapak Presiden juga belum berdiskusi mengenai rencana adanya pergantian atau reshuffle kabinet," tegasnya.
Sorotan Survei SMRC dan Desakan Evaluasi
Isu perombakan kabinet ini mencuat setelah hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan penurunan drastis pada tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah:
November 2025: 81,2%Juli 2026: 51,1%Penurunan: 30,1%
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai penurunan tersebut dipicu oleh persoalan di tiga sektor utama: ekonomi, politik, dan penegakan hukum.
"Hal ini berpengaruh besar terhadap menurunnya kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo," kata Jamiluddin, Selasa (28/7/2026). Menurutnya, kondisi ini menjadi indikator kuat perlunya evaluasi total terhadap para menteri.
11 Pejabat yang Dinilai Layak Dievaluasi
Jamiluddin merinci 11 pejabat setingkat menteri yang dinilai masuk dalam daftar layak evaluasi guna mendongkrak kembali kinerja pemerintah:
Bidang Ekonomi (5 Pejabat)
Sektor ekonomi menjadi sorotan utama publik, yang mencakup:
Airlangga Hartarto (
Menko Perekonomian)Zulkifli Hasan (
Menko Pangan)Purbaya Yudhi Sadewa (
Menteri Keuangan)Budi Santoso (
Menteri Perdagangan)Bahlil Lahadalia (
Menteri ESDM) — kebijakan energi yang kerap kontroversial dinilai turut memengaruhi sektor ekonomi.
Bidang Politik & Komunikasi (3 Pejabat)
Muhammad Tito Karnavian (
Menteri Dalam Negeri)Meutya Hafid (
Menteri Komunikasi dan Digital)Muhammad Qodari (
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah)
Bidang Penegakan Hukum & Keamanan (3 Pejabat)
Supratman Andi Agtas (
Menteri Hukum)Sanitiar Burhanuddin (
Jaksa Agung)Jenderal Listyo Sigit Prabowo (
Kapolri)
"Jadi, untuk mendongkrak kinerja bidang ekonomi, politik, dan penegakan hukum, para menteri tersebut kiranya layak di-reshuffle," ucap Jamiluddin.
Respon Pejabat dan Desakan Publik
Hingga berita ini diturunkan, Istana Kepresidenan belum memberikan pernyataan resmi lanjutan. Sejumlah menteri yang namanya disebut telah memberikan tanggapan, salah satunya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
"Kami taat dan tunduk pada Presiden," ujar Bahlil singkat.
Selain tekanan dari hasil survei, desakan evaluasi juga datang dari elemen masyarakat, seperti Korps Pasgibra Nusantara yang secara khusus meminta Presiden segera mengevaluasi kinerja Kapolri dan Jaksa Agung.
Dengan berbagai tekanan publik dan dinamika hasil survei tersebut, keputusan akhir kini berada di tangan Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah strategis untuk memulihkan kepercayaan publik di tahun kedua masa pemerintahan.