Jakarta,asatupro.com-Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyampaikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran kepolisian untuk tidak memberikan toleransi sedikit pun terhadap para pelaku kejahatan maupun pihak-pihak yang menjadi penjamin atau "beking" tindakan ilegal di Indonesia.
Pernyataan keras tersebut ditegaskan Kapolri dalam pengarahan resminya terkait komitmen penegakan hukum dan pembenahan internal institusi Polri, dalam siaran pers Divisi Humas Polri, dikutip Senin (19/10/2026).
Fokus Utama Penindakan Hukum
Jenderal Suyudi menekankan bahwa kepolisian akan bertindak tajam dan tanpa pandang bulu terhadap berbagai bentuk tindak pidana yang meresahkan dan merugikan negara. Penindakan diprioritaskan pada sejumlah sektor kejahatan krusial:
Peredaran Gelap Narkotika: Penindakan tegas terhadap jaringan pengedar dan mafia obat-obatan terlarang yang merusak generasi muda.
Aktivitas Tambang dan Pembalakan Ilegal (Illegal Mining & Logging): Penertiban penambangan serta penebangan liar yang merusak ekosistem dan merugikan pendapatan negara.
Kejahatan Siber dan Judi Online: Penumpasan sindikat penipuan digital dan perjudian online hingga ke akar-akarnya.
Tindak Pidana Perjudian & Premanisme: Pemberantasan aksi premanisme dan segala bentuk praktik perjudian konvensional di masyarakat.
Peringatan Keras untuk Internal dan Oknum "Beking"
Secara khusus, Kapolri memberikan peringatan ketat kepada oknum aparat maupun pihak luar yang nekat membentengi atau memberikan perlindungan (back-up) kepada para pelaku kejahatan.
"Sikap ramah dan mengayomi masyarakat tidak boleh disalahartikan sebagai kelonggaran hukum. Tidak ada tawar-menawar maupun kompromi bagi siapa saja yang melanggar hukum, termasuk bagi oknum yang menjadi beking tindak kejahatan. Tindakan tegas akan dijatuhkan secara adil tanpa pandang bulu," tegas Kapolri.
Sinergi dan Pendekatan "Pangkas Jarak" dengan Masyarakat
Selain mengedepankan tindakan represif yang terukur terhadap pelaku kejahatan, Jenderal Suyudi mendorong perubahan kultur pelayanan di tubuh Polri. Pendekatan baru ini berfokus pada tiga prinsip kerja utama:
Memahami (Understanding): Anggota
Polri di lapangan diminta aktif mendengarkan dan memetakan masalah serta kebutuhan nyata warga.
Bekerja (Action): Menjalankan tugas penegakan hukum dan pengayoman secara tepat sasaran tanpa membebankan masyarakat.
Menyelesaikan (Resolution): Memastikan setiap aduan dan persoalan hukum warga terselesaikan hingga tuntas, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.
Langkah ini juga diselaraskan dengan peningkatan kolaborasi ketat antara TNI dan Polri untuk menjaga stabilitas keamanan nasional di seluruh wilayah Indonesia.
Hal itu juga disampaikan Suyudi dalam pertemuan dengan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin.
Beberapa pembahasan secara eksplisit meliputi pertambangan ilegal, peredaran narkotika, hingga kejahatan transnasional yang memanfaatkan berbagai jalur penyelundupan. Dalam hal ini, Suyudi menyinggung modus peredaran narkotika, termasuk penggunaan vape untuk mengedarkan narkotika cair.
"Kita harus meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat kerja sama dalam pemberantasannya," ujar dia. Selain narkotika, TNI dan Polri juga membahas pemberantasan pertambangan ilegal melalui pembentukan satuan tugas (satgas) terpadu.
Satgas tersebut ditujukan untuk menindak aktivitas pertambangan ilegal sekaligus melindungi kekayaan alam negara. Suyudi juga menekankan pentingnya memberantas premanisme dan pemalakan yang meresahkan masyarakat serta mengganggu kegiatan ekonomi.
Di bidang keamanan digital, Suyudi menyoroti ancaman serangan siber dan penyalahgunaan identitas di ruang digital.
Menurut dia, penguatan kemampuan siber dan pengembangan sistem identitas digital yang terverifikasi diperlukan untuk mencegah kejahatan.
"Kita juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan," ujar dia.
"Penguatan keamanan siber dan sistem identitas digital menjadi bagian penting untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah," lanjut Suyudi.
Sementara itu, Agus mengapresiasi kunjungan Suyudi bersama jajaran pejabat utama Polri.
Agus menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi berkelanjutan antara TNI dan Polri untuk menjaga keamanan dan keutuhan NKRI.
Ia juga mengingatkan kedua institusi agar mewaspadai dinamika strategis global dan potensi gangguan keamanan di dalam negeri.
Selain itu, TNI dan Polri diharapkan mendukung program pemerintah, termasuk penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, Inspektur Jenderal Angkatan Darat Letjen TNI Erwin Djatniko, serta jajaran pejabat utama Mabes TNI dan Mabes Polri.