Jakarta,asatupro.com-Presiden Prabowo Subianto membuat langkah penting mencabut tunjangan rumah anggota DPR, meminta para Ketua Umum Partai segera menonaktifkan para kadernya yang tidak peka terhadap suasana kebathinan rakyat serta melakukan moratorium kunjungan kerja yang tidak mencerminkan penghematan dan efesiensi anggaran.
Menurut Aktivis 98 Ikhyar Velayati, tuntutan masyarakat dalam demonstrasi seminggu ini sejatinya merupakan program utama dan mendesak Presiden Prabowo.
"Apa yang Di tuntut Masyarakat dalam demonstrasi yang marak dalam minggu ini sejatinya merupakan program mendesak Presiden Prabowo yang selalu diutarakan dalam berbagai forum, saat ini Pemerintah punya mitra sejati untuk mengawal program tersebut, siapa saja yang tidak patuh terhadap program presiden tersebut, Rakyat langsung memberikan hukuman," jelas Ikhyar di Jakarta, Senin (1/9/2025).
Ikhyar menambahkan, "Saat ini para pejabat dan dewan harus intropeksi diri, kerja serius untuk rakyat, jangan mencuri, jangan membuat pernyataan yang menyakiti rakyat," tambahnya.
Ikhyar memprediksi aksi demonstrasi masyarakat akan berhenti dalam waktu seminggu dan kembali normal karena tuntutan masyarakat sudah di serap dan direalisasikan oleh Pemerintah.
"Dalam waktu seminggu aktivitas akan kembali normal, karena aspirasi dan tuntutan masyarakat telah di serap oleh pemerintah, kecuali para koruptor dan oligarki mulai menunggangi aksi murni ini, karena cuma mereka yang diuntungkan jika kondisi ekonomi-politik tidak stabil," tegas Ikhyar.
Di beritakan sebelumnya, Presiden Prabowo mengadakan pertemuan dengan tokoh mayarakat dari 14 Ormas Islam, para Ketua Umum Partai yang ada di parlemen dan purnawirawan secara berturut turut (30-31/8/2025) guna membahas aspirasi masyarakat yang menggelar demo di berbagai daerah dalam seminggu ini.
Pertemuan tersebut melahirkan rekomendasi dan pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menerima aspirasi para demonstran yaitu : mencabut tunjangan DPR RI, moratorium kunjungan ke luar negeri serta menon aktifkan para anggota Dewan yang menyakiti hati rakyat.
"Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung mulai hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru," kata Prabowo di Istana, Minggu (31/8/2025).
Presiden Prabowo menambahkan, "Kemudian, para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," tutur Prabowo.