Medan,asatupro.com-Terbongkarnya pabrik narkotika jenis vape di Medan yang melibatkan WNA asal Singapura berinisial TM, membuka kotak pandora bobroknya sistem pengawasan keimigrasian di Sumatera Utara. Isu "kecolongan" yang dialamatkan publik kepada Kanwil Imigrasi Sumut seolah menjadi puncak gunung es dari dugaan pembiaran atau bahkan "main mata" dengan jaringan sindikat narkotika internasional.
Publik dibuat geram dengan fakta bahwa TM, yang diduga kuat sebagai pemasok bahan baku etomidate untuk "pod getar", bebas keluar masuk Indonesia sejak tahun 2025. Bagaimana mungkin seorang WNA dengan mobilitas tinggi dan aktivitas mencurigakan bisa lolos dari radar pemantauan pihak imigrasi?
Alih-alih memberikan penjelasan transparan, Kanwil Imigrasi Sumut justru terkesan menutup-nutupi masalah ini.
Alih-alih menggelar konferensi pers terbuka untuk menjelaskan kegagalan sistem pengawasan mereka, Kepala Kanwil Imigrasi Sumut, Parlindungan Nainggolan, hanya mengeluarkan pernyataan normative soal koordinasi dengan kepolisian.
"Penanganan kasus tindak pidana narkotika berada di ranah kepolisian. Kami masih berkoordinasi dengan Polrestabes Medan untuk mendukung proses penyidikan," ujarnya singkat saat dikonfirmasi, Senin (22/6/2026).
Pernyataan ini dinilai publik sebagai upaya cuci tangan, mengingat kewenangan penindakan narkoba memang ada pada polisi, namun kegagalan pengawasan orang asing mutlak merupakan tanggung jawab imigrasi.
Di tengah desakan publik untuk transparansi, Kanwil Imigrasi Sumut justru menggelar kegiatan yang sangat mencurigakan. Sejak Senin (22/6/2026) hingga Selasa (23/6/2026), sebuah kegiatan tertutup bertajuk "Media Tour" digelar di Hotel Aryaduta Medan, salah satu hotel termewah di kota ini. Gambar spanduk yang terpasang di lokasi acara bertuliskan "Selamat Datang Peserta Kegiatan Media Tour Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Medan, 22-23 Juni 2026,".
Ironisnya, spanduk yang "menyambut" media ini justru dipasang di lokasi yang terbatas dan tidak melibatkan mayoritas media di Sumut.Indikasi pembungkaman semakin kuat. Berdasarkan informasi, kegiatan "Media Tour" ini hanya dihadiri oleh segelintir wartawan yang "dipilih" secara khusus oleh pihak imigrasi. Tidak ada sosialisasi terbuka mengenai acara ini, dan media-media independen yang kritis tidak diundang.Kecurigaan semakin bertambah ketika Humas Kanwil Imigrasi Sumut, Fiqih, enggan memberikan keterangan lebih lanjut saat dikonfirmasi mengenai kriteria pemilihan wartawan dan materi yang dibahas dalam kegiatan tersebut. Saat ditemui di Hotel Aryaduta, Fiqih hanya melontarkan jawaban singkat yang semakin memicu spekulasi: "Wartawannya juga nggak banyak."Narasi pun bergeser. Alih-alih "kunjungan media" yang edukatif, kegiatan ini lebih terlihat seperti upaya Kanwil Imigrasi Sumut untuk "membeli" kesetiaan media-media "terpilih" agar pemberitaan mengenai kasus kecolongan ini meredup. Dijejali dengan kemewahan fasilitas hotel dan akses eksklusif, wartawan-wartawan ini diduga diarahkan untuk menyajikan berita yang "aman" dan menguntungkan pihak imigrasi.Upaya pembungkaman ini merupakan tindakan yang sangat memprihatinkan. Di tengah krisis kepercayaan publik, Kanwil Imigrasi Sumut seharusnya lebih transparan dan akuntabel, bukan malah menggelar acara tertutup yang penuh tanda tanya.Kasus vape narkoba di Medan bukan hanya tentang kegagalan penegakan hukum terhadap narkoba, tetapi juga tentang potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi di lembaga yang seharusnya melindungi perbatasan negara. Publik kini menuntut penyelidikan mendalam tidak hanya terhadap jaringan narkoba, tetapi juga terhadap kemungkinan adanya oknum imigrasi yang terlibat atau setidaknya melakukan pembiaran.Terkuaknya kasus ini seharusnya menjadi momentum untuk reformasi total di Kanwil Imigrasi Sumut. Namun, alih-alih melakukan pembenahan, mereka justru menggelar acara "media tour" yang tertutup, seolah ingin berkata, "Jangan ada yang berani bertanya."Masyarakat Sumut menantikan jawaban yang jujur dari Kanwil Imigrasi Sumut. Apakah "kunjungan media" di hotel mewah ini adalah bentuk tanggung jawab, ataukah hanya sekadar akal-akalan untuk meredam kritik dan menyembunyikan kebenaran di balik "mewahnya pembungkaman"?