Deli Serdang,asatupro.com-Praktik 'main mata' dan dugaan nepotisme dalam penentuan pemenang tender proyek di lingkungan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDAMBK) Kabupaten Deli Serdang kian meruncing. Bukannya memberikan keterbukaan informasi, Kepala Dinas SDAMBK, Janso Sipahutar, justru tertangkap basah menghindar, bungkam, dan terkesan melempar batu sembunyi tangan saat dikonfirmasi insan pers.
Saat berhasil dikonfirmasi awak media via WhatsApp pada hari Senin tanggal 21 juli 2026 , terkait identitas serta rekam jejak CV/kontraktor pemenang lelang proyek, Kadis SDAMBK Jansu Sipahutar justru melontarkan jawaban evansif yang terkesan buang badan.
"Coba tanya kepada ULP (Unit Layanan Pengadaan), karena pemenang lelang menjadi kewenangan ULP," cetus Jansu singkat.
Jawaban ini dinilai sebagai trik murah untuk mengalihkan perhatian media agar "pemain utama" di balik proyek-proyek raksasa tersebut tidak terendus. Tak berhenti di situ, sikap tidak profesional kembali ditunjukkan sang pejabat.
Saat salah seorang awak media mencoba mengejar konfirmasi lanjutan secara langsung, Jansu Sipahutar diduga kuat memilih kabur dan pergi meninggalkan wartawan di lapangan.
Sikap buang badan dan menghindar ini memperkuat dugaan publik bahwa ada "aroma busuk" yang sedang ditutupi secara masif di internal SDAMBKDeli Serdang.
Bau Menyengat Nepotisme. Proyek Rakyat untuk "Orang-Orang Pilihan"?
Tertutupnya data pemenang lelang serta bungkamnya pihak dinas memicu spekulasi liar yang masuk akal . Proyek bernilai miliaran rupiah ini diduga kuat telah dipetakan untuk kelompok, ring satu, atau orang-orang dekat lingkaran pejabat penguasa.
Skenario ini menimbulkan pertanyaan menohok . Pemenang lelang yang berasal dari "orang-orang pilihan" ini sebenarnya menguntungkan siapa? Apakah untuk kualitas pembangunan masyarakat Deli Serdang, atau sekadar menjadi 'sapi perah' demi mengisi pundi-pundi kelompok tertentu?
Sikap tertutup dan main petak umpet yang ditunjukkan Jansu Sipahutar jelas-jelas mengangkangi instruksi pimpinannya sendiri. Padahal, saat meninjau langsung proyek infrastruktur di Kecamatan Tanjung Morawa pada Rabu (8/7/2026) lalu, Bupati Deli Serdang dr. Asri Ludin Tambunan sudah memberikan peringatan keras terkait pentingnya transparansi dan pengawasan ketat.
"Tanpa pengawasan yang serius, pembangunan rawan terlambat, tidak sesuai spesifikasi, dan akhirnya merugikan warga," pungkas Bupati kala itu.
Namun, di lapangan, instruksi Bupati seolah dianggap angin lalu oleh Kadis SDAMBK. Janji keterbukaan data hanya manis di bibir, sementara di balik meja dinas, praktik pembungkaman terus berjalan.
Sekelompok wartawan dari Organisasi Assosiasi Pewarta Pers Indonesia (A-PPI) Sumut meminta kepada KPK Wajib Periksa Bupati dan Kadis SDAMBK.
Melihat bobroknya tata kelola pengadaan barang dan jasa serta indikasi kuat pengondisian proyek untuk lingkaran pejabat penguasa, elemen masyarakat dan awak media mendesak lembaga antirasuah tidak tinggal diam.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera turun ke Deli Serdang untuk melakukan penyelidikan dan memeriksa Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan serta Kadis SDAMBK Jansu Sipahutar.
Pemeriksaan menyeluruh oleh KPK dinilai sangat mendesak guna membongkar aliran dana, dugaan commit-fee, hingga motif pembagian proyek kepada kontraktor/CV yang disinyalir merupakan "orang titipan".
Publik Deli Serdang kini menunggu ketegangan ini: Apakah pimpinan daerah berani mencopot pejabat yang alergi media dan main belakang, atau justru ikut menikmati 'kue' anggaran rakyat tersebut? (Tim/Red)