Medan,asatupro.com-Proses perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) C di Satpas Polrestabes Medan, Jalan Sisingamangaraja, diwarnai keluhan warga terkait mahalnya biaya tes psikologi. Sejumlah pemohon dibuat terkejut lantaran tarif tes psikologi yang dipatok mencapai Rp100.000, jauh lebih tinggi dari estimasi yang mereka ketahui sebelumnya.
Seorang warga berinisial RS yang tengah mengurus perpanjangan SIM C pada Kamis (13/8/2026) mengungkapkan keterkejutannya. Menurutnya, setelah merampungkan sejumlah tahapan mulai dari pengambilan formulir hingga melengkapi syarat administratif, ia mendapati biaya tes psikologi menembus angka seratus ribu rupiah.
"Terkejut juga, biaya tes psikologinya Rp100.000," keluh RS.
Atas temuan ini, RS bersama masyarakat lainnya mendesak pihak berwenang untuk membuka rincian tarif serta memperjelas dasar hukum penetapan biaya tersebut agar tercipta transparansi bagi publik.
Respons Kasat Lantas Polrestabes Medan
Menanggapi keluhan tersebut, awak media melakukan konfirmasi kepada Kasat Lantas Polrestabes Medan, AKBP Sri Lestari Widodo, S.E., M.H.
Ia menegaskan bahwa persoalan tarif tes psikologi berada di luar kendali dan campur tangan pihak kepolisian, karena hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan penyelenggara layanan psikologi terkait.
"Kalau biaya silakan dengan orang psikologinya dan saya tidak mencampuri itu, Bang," tegas Sri Lestari.
Publik Tuntut Transparansi Tarif dan Prosedur Resmi
Meskipun tes psikologi merupakan salah satu syarat wajib dalam prosedur perpanjangan SIM, ketidakjelasan komponen harga memicu kebingungan di tengah masyarakat.
Publik berharap instansi terkait dapat memberikan kejelasan menyeluruh mengenai:
Rincian komponen pembayaran yang dibebankan kepada pemohon.Dasar hukum dan regulasi resmi yang mengatur besaran tarif tes psikologi.Standar operasional prosedur (
SOP) penyedia layanan di sekitar area Satpas.
Transparansi ini dinilai krusial guna menghindari spekulasi negatif serta menjamin kepastian biaya bagi masyarakat yang ingin taat hukum dalam mengurus administrasi berkendara. (Red/Tim)