Rela "Meracuni" Warga Demi Keuntungan, DPP FROMPER Desak Cabut Izin Operasional PT Kreasi Kotak Megah!

Redaksi - Kamis, 01 Oktober 2026 07:07 WIB
Aktivitas Operasional PT Kreasi Kotak Megah (PT KKM), anak Perusahaan Raksasa Sinar Mas Group Yang Berlokasi di Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa,

Jakarta,asatupro.com-Arogansi korporasi kembali mencoreng Kabupaten Deli Serdang. Aktivitas operasional PT Kreasi Kotak Megah (PT KKM), anak perusahaan raksasa Sinar Mas Group yang berlokasi di Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, diduga kuat secara sengaja meracuni udara dan mengabaikan keselamatan warga.

Berdasarkan investigasi lapangan pada Minggu, 27 September 2026, cerobong pabrik PT KKM tertangkap basah memuntahkan asap hitam pekat beracun yang mengepung kawasan pemukiman padat penduduk.

Tak hanya buruknya kualitas emisi, spesifikasi teknis ketinggian cerobong pabrik ini juga diduga kuat cacat hukum dan melanggar aturan baku AMDAL/lingkungan hidup.

Alih-alih memberikan klarifikasi yang transparan demi meredakan kekhawatiran publik, manajemen PT KKM melalui sang Manager Perusahaan, Sucipto, justru menunjukkan sikap arogan, tertutup, serta memblokir akses komunikasi awak media dan tim investigasi.

​⚡ Kecaman Keras: "Sinar Mas Jangan Kebal Hukum!"

​Dewan Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Pejuang Reformasi (DPP FROMPER) bereaksi keras dan mengecam tindakan semena-mena PT KKM yang, menurut mereka, telah merampas hak hidup sehat masyarakat demi mengeruk keuntungan korporasi semata.

​Ketua Umum DPP FROMPER, Zulhamdani Napitupulu, M.Kom., menyatakan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat perusahaan besar di bawah panji Sinar Mas Group bertindak sewenang-wenang di tanah Deli Serdang.

​"Ini bentuk kejahatan lingkungan yang nyata dan terstruktur! PT KKM melalui manajemennya jelas-jelas menantang negara dengan membiarkan limbah udara mencemari paru-paru anak cucu kita. Sikap manajer mereka yang bungkam dan memblokir komunikasi membuktikan bahwa perusahaan ini sedang mencoba menutupi borok pelanggarannya. Kami tegaskan, Sinar Mas Group tidak kebal hukum!" — tegas Zulhamdani.

Senada dengan Ketua Umum, Ketua Harian DPP FROMPER, Andika Pratama, melayangkan ultimatum keras kepada pihak manajemen dan aparat penegak hukum agar tidak bermain-main dengan nyawa rakyat.

"Kami dari DPP FROMPER mendesak instansi terkait untuk tidak masuk angin. Asap hitam pekat yang dimuntahkan PT KKM adalah ancaman serius terhadap wabah ISPA bagi warga sekitar. Jika dalam waktu dekat Dinas Lingkungan Hidup dan aparat penegak hukum tidak segera menyegel pabrik ini, maka kami pastikan DPP FROMPER akan turun ke jalan, memimpin gelombang massa, dan mengepung gerbang PT KKM sampai izin operasionalnya dicabut permanen!" — tandasnya dengan lantang.

​⚖️ Sederet Pelanggaran Hukum Berat yang Diduga Dilanggar PT KKM

​Tindakan biadab korporasi yang mencemari udara publik ini telah melanggar berbagai instrumen hukum positif di Indonesia secara telak:

​Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

​Pasal 10 & Pasal 22 ayat (1): Kewajiban mutlak memiliki izin lingkungan dan melakukan pencegahan pencemaran, di mana PT KKM diduga kuat membuang limbah emisi secara liar tanpa kontrol.

​Pasal 24: Standar teknis ketinggian cerobong dan baku mutu udara yang diabaikan.

​Pasal 98: Ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp10 Miliar bagi penanggung jawab usaha pencemar lingkungan.

​Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021:

​Pasal 148–150: Pelanggaran batas konsentrasi polutan serta kewajiban pelaporan emisi secara berkala yang transparan kepada publik.

​Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 116 ayat (1), Pasal 120, & Pasal 283: Hak masyarakat atas lingkungan sehat yang dirampas, di mana pencemaran yang membahayakan kesehatan publik merupakan tindak pidana murni.

​🛑 Ultimatum Dan Desakan Aksi Nyata DPP FROMPER

​Melihat ancaman nyata di depan mata, DPP FROMPER mendesak secara tegas kepada pihak-pihak berwenang untuk segera mengambil tindakan tanpa tawar-menawar:

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang harus segera turun melakukan sidak mendadak, menguji laboratorium kualitas udara, dan memeriksa total seluruh dokumen amdal/izin lingkungan PT KKM.​Desakan pencabutan izin dan pemberian sanksi tegas hingga penghentian operasional sementara bagi pabrik yang membandel.​Meminta aparat penegak hukum (APH) memanggil dan memeriksa Sucipto selaku Manager Perusahaan beserta jajaran direksi PT KKM atas indikasi tindak pidana lingkungan hidup.​DPP FROMPER siap menurunkan barisan massa aksi besar-besaran ke lokasi pabrik dan instansi terkait jika dalam tempo sesingkat-singkatnya tidak ada tindakan tegas yang diambil oleh pemerintah daerah.

Editor
: Redaksi

Tag:

Berita Terkait

Peristiwa

Bukan Sekadar Pergantian Ketua, Hardep Ditantang Perkuat Marwah A-PPI

Peristiwa

Aksi Penyerobotan Lahan Riset Sawit Jadi Kebun Jagung Dikecam, Pelaku Diancam Pidana Berat dan Gugatan Perdata

Peristiwa

BAPEMNUS Gelar Aksi di Kantor Pusat PT Bluebird Group, Desak Penyelesaian Pelanggaran Hak Pengemudi dan Pemecatan Kapol Kalibata

Peristiwa

Kepala BIN Sebut Penyadapan Terhadap Presiden Prabowo oleh Eks Kapolri Mengarah ke Makar

Peristiwa

Panglima TNI Tegaskan Narasi Seskab Teddy Indra Diperiksa POM TNI Adalah Hoaks

Peristiwa

PTPN I (PERSERO) Regional 1 Gelar Donor Darah, 90 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan