Binjai,asatupro.com-Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW LMND) Sumatera Utara bersama Eksekutif Kota (EK LMND) Binjai menggelar aksi demonstrasi di Kantor Wali Kota Binjai, Rabu (14/10/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap sejumlah persoalan yang dinilai belum mendapat penyelesaian konkret dari Pemerintah Kota Binjai di bawah kepemimpinan Wali Kota Amir Hamzah dan Wakil Wali Kota Hasanul Jihadi.
Dalam aksi tersebut, massa dilaporkan melemparkan 81 butir telur busuk ke arah Balai Kota, membakar ban di badan jalan, hingga menerobos dan melompati pagar kantor wali kota. Aksi berlangsung tegang ketika mahasiswa mendesak pemerintah memberikan jawaban atas sejumlah persoalan yang mereka anggap menyangkut kepentingan masyarakat.
LMND membawa tiga tuntutan utama, yakni kejelasan realisasi dana corporate social responsibility (CSR) bagi pedagang kaki lima (PKL) terdampak penggusuran, perbaikan jalan rusak, serta evaluasi pemberhentian sejumlah kepala lingkungan (kepling).
Pertanyakan Realisasi Dana CSR Rp120 Juta untuk PKL
LMND menyoroti dana CSR sekitar Rp120 juta yang disebut diperuntukkan bagi pedagang kaki lima di Jalan Olahraga yang terdampak penggusuran. Menurut massa aksi, dana tersebut sebelumnya dijanjikan untuk membantu para pedagang, tetapi hingga hampir enam bulan berlalu, realisasinya dinilai belum jelas.
Atas persoalan itu, LMND mendesak Pemko Binjai menjelaskan status dana tersebut secara terbuka, termasuk mekanisme penyaluran, pihak yang bertanggung jawab, serta kepastian waktu realisasinya.
Kejelasan informasi dinilai penting agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, khususnya para pedagang yang disebut terdampak kebijakan penertiban.
Meski demikian, status dan peruntukan dana CSR tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak pemerintah maupun pihak terkait agar duduk persoalannya menjadi terang.
Desak Perbaikan Jalan Rusak yang Dinilai Membahayakan
Selain persoalan CSR, mahasiswa menuntut Pemko Binjai segera menangani jalan rusak dan berlubang, termasuk ruas yang mereka sebut sebagai Jalan Central Arjen.
LMND menilai kondisi jalan tersebut membahayakan pengguna jalan dan menyoroti adanya kecelakaan yang dikaitkan dengan kerusakan jalan. Mereka mendesak pemerintah tidak berhenti pada penyampaian janji, tetapi memberikan kepastian mengenai langkah perbaikan, jadwal pengerjaan, serta instansi yang bertanggung jawab.
Kendati demikian, hubungan langsung antara kondisi jalan dan kecelakaan tertentu perlu dipastikan melalui pemeriksaan serta keterangan pihak berwenang.
Bagi mahasiswa, keselamatan pengguna jalan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terlebih apabila kerusakan infrastruktur berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan.
Soroti Pemberhentian Sejumlah Kepala Lingkungan
Tuntutan ketiga berkaitan dengan pemberhentian sejumlah kepala lingkungan yang dipersoalkan LMND karena dinilai dilakukan secara sepihak.
Mahasiswa mendesak Pemko Binjai meninjau kembali keputusan tersebut dan menjelaskan dasar pemberhentian, prosedur yang digunakan, serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.
Namun, penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran prosedur perlu didasarkan pada dokumen keputusan, aturan yang menjadi dasar pemberhentian, dan penjelasan dari pihak pemerintah maupun pihak yang terdampak.
Wakil Wali Kota Disebut Tinggalkan Balai Kota Melalui Pintu Belakang
Di tengah berlangsungnya aksi, massa juga mempersoalkan terbatasnya ruang dialog dengan pemerintah. Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi, disebut tengah menerima audiensi DPD KNPI Binjai ketika LMND menyampaikan aspirasi.
Setelah massa menerobos masuk ke area Balai Kota, Hasanul Jihadi disebut meninggalkan lokasi melalui pintu belakang menggunakan mobil Toyota Fortuner berpelat merah.
Kronologi, alasan keberangkatan, serta apakah sebelumnya terdapat upaya untuk memfasilitasi dialog dengan massa masih perlu dikonfirmasi kepada Wakil Wali Kota maupun pihak Pemerintah Kota Binjai.
Konfirmasi tersebut penting agar pemberitaan tidak hanya bertumpu pada sudut pandang demonstran, tetapi juga memuat penjelasan dari pihak yang menjadi sasaran tuntutan.
LMND Minta Pemerintah Berikan Jawaban Konkret
Ketua EK LMND Binjai, EW Gurki, bersama Ketua EW LMNDSumatera Utara, Rizki Hasibuan, menjadi bagian dari gerakan mahasiswa yang menyuarakan tuntutan tersebut.
LMND mendesak Wali Kota Amir Hamzah dan Wakil Wali Kota Hasanul Jihadi memberikan penjelasan terbuka mengenai realisasi dana CSR bagi PKL Jalan Olahraga, penanganan jalan rusak, serta evaluasi pemberhentian sejumlah kepala lingkungan.
Aksi tersebut menjadi bentuk tekanan publik agar pemerintah daerah menjelaskan kebijakan dan tindak lanjut atas persoalan yang disuarakan masyarakat.
Di sisi lain, penyampaian aspirasi perlu diikuti dialog yang konstruktif agar setiap tuntutan dapat diuji berdasarkan data, aturan, dan kewenangan masing-masing instansi.
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari Pemerintah Kota Binjai terkait tiga tuntutan LMND tersebut belum dicantumkan dalam bahan pemberitaan ini. Media membuka ruang bagi Pemko Binjai maupun pihak terkait untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan guna melengkapi pemberitaan secara berimbang.
Masyarakat kini menantikan bukan sekadar pernyataan, melainkan kejelasan tindak lanjut atas persoalan yang dipersoalkan mahasiswa, sesuai fakta dan ketentuan yang berlaku. (Red/Tim)