Tanah Karo,asatupro.com-Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait tata kelola pemungutan retribusi di sejumlah objek wisata Kabupaten Karo terus menuai sorotan. Praktik pemungutan tanpa disertai karcis resmi hingga penggunaan rekening pribadi petugas menjadi persoalan serius yang membutuhkan penjelasan dan pemeriksaan lebih lanjut.
Ironisnya, Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Karo, Juni Antomi Kemit, justru belum memberikan tanggapan ketika dikonfirmasi media terkait temuan pemeriksaan tersebut.
Konfirmasi disampaikan melalui pesan singkat WhatsApp pada Kamis (12/11/2026). Media meminta penjelasan mengenai mekanisme pemungutan retribusi, sistem pengawasan penerimaan, penggunaan rekening pribadi petugas, hingga pertanggungjawaban uang yang dipungut dari pengunjung agar dapat dipastikan masuk ke kas daerah.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, Juni Antomi Kemit belum memberikan jawaban atas sejumlah pertanyaan yang disampaikan.
Padahal, persoalan tersebut bukan sekadar masalah administrasi. Penggunaan karcis resmi merupakan instrumen penting dalam memastikan setiap transaksi retribusi tercatat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Begitu pula penggunaan rekening pribadi dalam pengelolaan penerimaan daerah yang membutuhkan penjelasan mengenai dasar hukum, mekanisme, serta pertanggungjawabannya.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan internal Disbudporapar Karo terhadap pengelolaan penerimaan retribusi sektor pariwisata.
AKTA: Inspektorat dan APH Harus Periksa
Temuan tersebut turut mendapat perhatian pemerhati anggaran sekaligus pegiat antikorupsi, Ari Gusti dari Aliansi Aktivitas Kota (AKTA).
Menurut Ari, praktik pemungutan retribusi tanpa pemberian karcis resmi dan penggunaan rekening pribadi petugas merupakan persoalan yang tidak boleh dianggap sepele. Apalagi, penerimaan tersebut bersumber dari masyarakat dan merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Aparat, baik kepolisian maupun kejaksaan, harus memeriksa secara menyeluruh tata cara pemungutan retribusi tersebut. Temuan BPK yang menyebutkan adanya pungutan tanpa karcis harus ditindaklanjuti. Perlu ditelusuri apakah mekanisme tersebut sesuai dengan ketentuan atau justru berpotensi menimbulkan penyimpangan," tegas Ari.
Ia juga meminta Inspektorat Kabupaten Karo tidak hanya berhenti pada evaluasi administratif, tetapi melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem pemungutan, pencatatan, penyetoran, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi wisata.
Menurutnya, Bupati Karo, Antonius Ginting, harus segera memanggil Kepala Disbudporapar untuk meminta penjelasan langsung mengenai temuan BPK tersebut.
"Bupati harus segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas beserta jajaran yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan retribusi wisata. Ini menyangkut potensi penerimaan daerah yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel," ujarnya.
Bahkan, Ari meminta Bupati tidak ragu mengambil langkah tegas apabila hasil evaluasi membuktikan adanya kelalaian atau ketidakpatuhan dalam pengelolaan retribusi.
"Bila perlu, copot Juni Antomi Kemit dari jabatannya sebagai Kepala Disbudporapar Kabupaten Karo apabila terbukti tidak mampu menjalankan tanggung jawab pengawasan dan pengelolaan retribusi secara benar," tandasnya.
Empat Objek Wisata Jadi Sorotan BPK
Sebelumnya, BPK menemukan kelemahan dalam praktik pemungutan retribusi tempat rekreasi olahraga yang dikelola Disbudporapar Kabupaten Karo. Hasil pemeriksaan mengungkap bahwa pemungutan retribusi kepada pengunjung tidak seluruhnya disertai pemberian karcis resmi.
Empat objek wisata yang menjadi lokasi pemungutan retribusi tersebut meliputi:
Objek Wisata Bukit Gundaling. Objek Wisata Danau Lau Kawar. Air Terjun Sipiso-piso. Pemandian Air Panas Semangat Gunung/Doulu.
Temuan ini menjadi alarm bagi Pemerintah Kabupaten Karo, khususnya Disbudporapar, untuk membenahi tata kelola penerimaan retribusi daerah.
Publik kini menunggu penjelasan Juni Antomi Kemit serta langkah konkret Bupati Karo, Inspektorat, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tersebut.
Sebab, setiap rupiah uang masyarakat yang dipungut atas nama retribusi daerah wajib memiliki bukti pembayaran, tercatat dalam administrasi resmi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai potensi PAD justru menjadi celah persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah