Medan,asatupro.com-Dugaan praktik pengaturan proyek di lingkungan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara kian menjadi sorotan. Dua sosok berinisial MHM dan DR disebut-sebut memiliki peran penting dalam dugaan skema pengondisian perusahaan pemenang proyek.
MHM, yang disebut sebagai pejabat internal PDAM Tirtanadi yang bertugas belum setahun, iduga berperan mengoordinasikan pengumpulan uang fee dari perusahaan-perusahaan rekanan. Sementara DR, yang disebut sebagai pihak luar perusahaan, diduga bertugas membawa perusahaan calon pemenang atau yang dikenal dengan istilah 'calon pengantin'.
Informasi yang diperoleh dari sumber terpercaya menyebutkan, setiap paket kegiatan diduga dibanderol dengan fee berkisar 8 hingga 10 persen dari nilai proyek. Persentase tersebut disebut-sebut menjadi bagian dari kesepakatan untuk memuluskan perusahaan tertentu mendapatkan pekerjaan.
Lebih jauh, sumber mengungkapkan bahwa MHM diduga merupakan sosok yang ditunjuk oleh pejabat yang lebih tinggi untuk mengumpulkan fee dari perusahaan-perusahaan yang bermain dalam proyek PDAM Tirtanadi.
Di sisi lain, DR diduga menjadi penghubung dengan membawa perusahaan-perusahaan yang telah dipersiapkan untuk memenangkan paket pekerjaan. Selanjutnya, perusahaan tersebut diduga dikoordinasikan dengan MHM agar proses mendapatkan proyek berjalan sesuai kesepakatan.
"Jadi, si DR dipercaya membawa perusahaan yang akan menjadi pemenang sesuai kesepakatan fee. Kemudian bertemu dengan MHM untuk diproses dan disesuaikan pekerjaannya," ungkap sumber.
Sumber juga menyebutkan, tidak semua perusahaan rekanan memiliki kemampuan atau kesanggupan memenuhi dugaan permintaan fee 8–10 persen tersebut. Akibatnya, hanya perusahaan tertentu yang diduga memperoleh kesempatan mendapatkan paket pekerjaan.
Dugaan tersebut juga memunculkan pertanyaan besar:
Siapa sebenarnya yang berada di balik MHM dan DR?
Apakah keduanya bergerak sendiri atau ada pihak dengan jabatan lebih tinggi yang diduga memberikan arahan dan menikmati aliran uang tersebut?
Atas mencuatnya informasi ini, aparat penegak hukum, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diminta tidak tinggal diam.
Aparat didesak membuka dan menelusuri data seluruh perusahaan yang mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan PDAM Tirtanadi. Pemeriksaan perlu mencakup pola kemenangan tender, hubungan antarrekanan, proses penetapan pemenang, hingga dugaan aliran fee kepada oknum tertentu.
Hingga berita ini diterbitkan, konfirmasi media kepada Sekretaris Perusahaan PDAM Tirtanadi Sumut, Nurlim, belum merespon apapun.