Siak,asatupro.com-Anggota DPRD Kabupaten Siak dari Fraksi Partai Golkar, Jondris Pakpahan, S.H., menggelar kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2025–2026 di daerah pemilihannya (Dapil IV) yang meliputi Kecamatan Minas, Kandis, dan Sungai Mandau, Senin (27/7/2026).
Dalam agenda serap aspirasi tersebut, politisi vokal Partai Golkar ini mendengarkan langsung berbagai persoalan krusial yang meresahkan masyarakat, mulai dari maraknya Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang mati total hingga karut-marut penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dinilai belum tepat sasaran.
LPJU Padam: Baru Dipasang Dua Bulan, Warga Kandis Resah Beraktivitas Malam Hari
Keluhan utama yang mendominasi jalannya dialog adalah persoalan infrastruktur dasar, khususnya lampu jalan yang tidak berfungsi. Warga Kelurahan Telaga Sam Sam, RT Sinaga, secara terbuka menyampaikan keresahannya di hadapan sang legislator. Menurutnya, kondisi jalan yang gelap gulita membuat warga merasa dihantui rasa takut dan tidak aman saat harus beraktivitas pada malam hingga dini hari.
"Tolonglah, Pak. Lampu Penerangan Jalan Umum di sekitaran Kandis banyak yang mati. Baru dipasang dua bulan sudah mati, bahkan sekarang lebih banyak yang mati daripada yang hidup. Kami mau beraktivitas jadi takut karena gelap," keluh RT Sinaga penuh harap.
Menanggapi hal tersebut, Jondris Pakpahan langsung melayangkan desakan keras kepada Pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Perhubungan (Dishub). Ia meminta agar persoalan ini ditangani secara serius dan tidak dianggap sepele demi keselamatan warga.
Desakan Tegas: "Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang mengeluhkan kondisi LPJU yang mati. Saya minta ini menjadi perhatian serius bagi Pemkab Siak. Jangan biarkan jalan-jalan di Kandis gelap gulita!" tandas Jondris.
Bansos Meleset dari Sasaran, Jondris Dorong Dinsos "Jemput Bola"
Selain infrastruktur, persoalan krusial lainnya yang diangkat warga saat reses di Jalan PTP, Kelurahan Kandis Kota, adalah carut-marut penyaluran bantuan sosial. Warga mempertanyakan mekanisme penetapan penerima berdasarkan kategori desil 1 hingga desil 4, karena di lapangan masih banyak warga prasejahtera yang luput dari pendataan pemerintah.
Menanggapi keluhan tersebut, Jondris menilai akar masalahnya terletak pada akurasi data yang belum optimal di tingkat bawah.
Evaluasi Data: "Faktanya sampai hari ini masih banyak bansos yang belum tepat sasaran. Ada warga yang masuk kategori sangat miskin, miskin, maupun rentan miskin, tetapi belum memiliki akses untuk masuk dalam pendataan," ungkap Jondris.
Sebagai solusi nyata, ia mendorong Dinas Sosial Kabupaten Siak untuk meninggalkan cara-cara pasif dan mulai menerapkan sistem jemput bola ke lapangan:
Sistem Jemput Bola: "Kalau ada warga yang layak menerima bantuan tetapi belum masuk data, jangan menunggu mereka datang ke kantor. Datangi langsung, data, lalu bantu proses pengurusannya. Dengan begitu, bantuan sosial benar-benar diterima oleh mereka yang berhak," tegasnya.
Di akhir kegiatan reses, Jondris Pakpahan menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih yang mendalam kepada seluruh masyarakat Dapil IV yang telah aktif hadir dan menyampaikan aspirasi demi kemajuan Kabupaten Siak.